#Pugur – #Industri #periklanan #Indonesia secara serentak menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pelarangan total #iklan, #promosi, dan #sponsor produk tembakau dalam #RancanganPeraturanPemerintah (#RPP) tentang #Kesehatan. Para pelaku industri ini, mulai dari agensi periklanan, pemilik media, hingga #asosiasi, menilai #regulasi tersebut berpotensi mematikan kreativitas, melemahkan industri #media, dan secara signifikan memukul pendapatan nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang pasal-pasal kontroversial ini, yang mereka anggap terlalu represif dan tidak proporsional.

Baca Juga : Kekuatan Storytelling dalam Iklan Modern

Ancaman Terhadap Kebebasan Berusaha dan Ekonomi Kreatif

Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia (APPI) dengan tegas menyatakan bahwa pelarangan total iklan tembakau akan secara langsung melanggar prinsip kebebasan berusaha yang dijamin oleh konstitusi. Industri periklanan, sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif, akan menghadapi kerugian finansial yang sangat besar. Agensi-agensi periklanan akan kehilangan klien besar, yang berpotasi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan penurunan investasi di sektor ini. “Pemerintah harus memahami dampak domino dari kebijakan ini,” kata Ketua Umum APPI. “Ini bukan hanya tentang tembakau, tapi tentang kelangsungan hidup ribuan pekerja kreatif dan jutaan rupiah perputaran ekonomi.”

Selain itu, industri media, termasuk televisi, radio, media cetak, dan platform digital, juga akan merasakan pukulan telak. Iklan tembakau seringkali menyumbang persentase signifikan dari pendapatan media, yang mereka gunakan untuk membiayai produksi konten berkualitas dan menjaga operasional. Tanpa pendapatan ini, banyak media akan kesulitan untuk bertahan, yang pada gilirannya akan mengurangi keragaman informasi dan membatasi akses publik terhadap berita dan hiburan. Beberapa stasiun televisi dan radio bahkan secara terbuka mengakui ketergantungan mereka pada pendapatan iklan dari produk tembakau untuk menopang produksi program-program unggulan.

Efektivitas Kebijakan yang Dipertanyakan

Para penolak juga mempertanyakan efektivitas pelarangan total dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Mereka berargumen bahwa pelarangan iklan tidak akan secara otomatis menurunkan angka perokok, terutama di kalangan dewasa yang sudah terpapar. Sebaliknya, hal ini justru dapat mendorong munculnya pasar gelap dan praktik promosi ilegal yang jauh lebih sulit untuk dikontrol. “Kita melihat contoh dari negara lain di mana pelarangan total iklan tidak serta merta menyelesaikan masalah. Konsumsi rokok tetap tinggi melalui jalur-jalur tidak resmi,” ujar seorang pengamat industri dari lembaga riset terkemuka.

Baca Juga : Neuromarketing: Memahami Otak Konsumen untuk Iklan yang Lebih Kuat

Mereka juga menyoroti bahwa larangan ini tidak memberikan solusi komprehensif terhadap masalah rokok di kalangan anak dan remaja. Alih-alih melarang iklan secara total, industri periklanan justru menyarankan pengetatan regulasi yang sudah ada, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap penjualan kepada anak di bawah umur, serta kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan tentang bahaya merokok. Mereka percaya bahwa pendekatan edukatif dan persuasif akan jauh lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat jangka panjang dibandingkan dengan pelarangan yang bersifat represif.

Mencari Titik Tengah: Regulasi yang Proporsional

Industri periklanan mengusulkan dialog yang konstruktif dengan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih proporsional. Mereka berpendapat bahwa regulasi yang lebih ketat, seperti pembatasan waktu tayang iklan, pembatasan lokasi penempatan iklan, serta penegasan visual peringatan kesehatan yang lebih besar dan jelas, dapat menjadi jalan tengah yang lebih baik. Pendekatan ini akan tetap memungkinkan perusahaan tembakau untuk berinteraksi dengan konsumen dewasa mereka, sambil secara efektif mengurangi daya tarik produk tersebut bagi anak-anak dan remaja.

Mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keunikan pasar Indonesia. Dengan jutaan petani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang menggantungkan hidupnya pada industri ini, kebijakan yang terlalu ekstrem dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang besar. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara tujuan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi serta sosial dari kebijakan yang diambil.

Harapan untuk Revisi RPP

Sebagai penutup, industri periklanan berharap pemerintah dapat menunjukkan kebijaksanaan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum mengesahkan RPP Kesehatan ini. Mereka mengajak pemerintah untuk duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan menemukan solusi terbaik yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga menjaga keberlangsungan industri dan ekonomi kreatif. Pelarangan total iklan tembakau, menurut mereka, bukanlah jawaban yang holistik dan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Masa depan industri periklanan dan media, serta jutaan pekerja di dalamnya, kini bergantung pada keputusan pemerintah

Baca Juga : Membangun Kepercayaan Hijau: Seni Beriklan Ramah Lingkungan