#Iklans – Gelombang #RegulasiBaru dari #Kementerian #Komunikasi dan #Digital (#Komdigi) terus bergulir, membentuk ulang lanskap digital #Indonesia. Sepanjang tahun 2025, serangkaian #Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (#Permenkomdigi) telah diterbitkan, menggantikan beberapa aturan lama dan menghadirkan kerangka kerja yang lebih adaptif untuk ekosistem digital yang terus berkembang pesat. Ini bukan sekadar tumpukan kertas baru; ini adalah upaya pemerintah menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan, serta memacu pertumbuhan #EkonomiDigital yang inklusif.

Baca Juga : Media Promosi Offline yang Ampuh Untuk Meningkatkan Pendapatan

Era Penataan Regulasi: Permenkomdigi Terkini

Komdigi secara agresif merevisi dan memperkenalkan aturan baru untuk menjawab tantangan dan peluang di ranah digital. Mari kita ulas beberapa Permenkomdigi terbaru yang paling relevan:

1. Permenkomdigi No. 37 Tahun 2025: Pajak E-commerce di Ujung Jari

Ditetapkan belum lama ini, Permenkomdigi ini menjadi tulang punggung kebijakan pajak digital. Aturan ini secara spesifik menunjuk pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Keempat raksasa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, kini resmi berperan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Ini berarti, transaksi penjualan di platform tersebut akan langsung dipotong pajaknya sebelum dana sampai ke pedagang. Tujuannya jelas: mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan level bermain yang sama antara pelaku usaha offline dan online. Bagi UMKM, ini menuntut adaptasi cepat terhadap struktur harga dan pencatatan keuangan.

2. Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025: PSE Lingkup Publik Wajib Daftar Ulang

Berlaku efektif sejak 25 Maret 2025, Permenkomdigi ini menyoroti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik. Aturan ini mewajibkan PSE Publik untuk mendaftar atau mendaftar ulang. Konsekuensinya tidak main-main: risiko blacklisting menanti bagi yang tidak patuh. Permenkomdigi ini menggantikan beberapa Permenkominfo sebelumnya, menunjukkan komitmen Komdigi untuk memperbarui dan merapikan basis regulasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap layanan-layanan digital yang sangat memengaruhi masyarakat luas, dari media sosial hingga aplikasi pesan instan.

3. Permenkomdigi No. 14 Tahun 2025 & No. 1 Tahun 2025: Fondasi Baru Tata Kelola Digital

Ditetapkan masing-masing pada 23 Mei 2025 (berlaku 4 Juni 2025) dan 10 Januari 2025 (langsung berlaku), kedua Permenkomdigi ini kemungkinan besar berisi ketentuan umum atau revisi minor pada aspek-aspek tata kelola digital. Meskipun detail spesifiknya perlu diulas lebih lanjut, keberadaan aturan-aturan ini menunjukkan aktivitas intensif Komdigi dalam menyempurnakan kerangka hukum yang menopang seluruh ekosistem digital Indonesia. Ini bisa mencakup pembaruan terkait perizinan, standar keamanan data, atau prosedur operasional bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.

4. Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025: Mendorong Ekonomi Digital yang Sehat

Ditetapkan pada 19 Mei 2025, Permenkomdigi ini bertujuan khusus memacu pertumbuhan ekonomi digital dan mencegah “perang tarif” yang merugikan persaingan sehat. Dalam konteks ekonomi digital, “perang tarif” bisa berarti praktik diskon besar-besaran yang tidak sehat atau persaingan harga yang ekstrem yang dapat membunuh inovasi dan keberlanjutan bisnis. Aturan ini berupaya menciptakan iklim persaingan yang lebih adil dan berkelanjutan, memastikan bahwa pertumbuhan digital tidak hanya menguntungkan segelintir pemain besar tetapi juga memberikan ruang bagi inovator dan UMKM.

Baca Juga : 7 Strategi Marketing Offline yang Sering Digunakan Perusahaan

Perlindungan Anak dalam PP Nomor 17 Tahun 2025: Prioritas di Ruang Digital

Selain Permenkomdigi, perlu juga kita soroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur perlindungan anak dalam Produk, Layanan, dan Fitur yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. PP ini mewajibkan persetujuan orang tua/wali untuk layanan tertentu bagi anak-anak dan penyediaan informasi yang jelas mengenai risiko dan fitur keamanan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda, mengingat maraknya isu cyberbullying, paparan konten tidak pantas, dan kecanduan gawai.

Mengapa Perubahan Regulasi Ini Penting?

Rangkaian regulasi baru ini menggarisbawahi upaya Komdigi untuk beradaptasi dengan kecepatan evolusi teknologi. Internet dan ekonomi digital tumbuh jauh melampaui kerangka hukum yang ada sebelumnya. Dengan Permenkomdigi baru ini, pemerintah mencoba menutup celah, meningkatkan pengawasan, dan memastikan bahwa inovasi berjalan seiring dengan tanggung jawab.

Bagi pelaku usaha, ini menuntut kepatuhan yang lebih tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap setiap aturan. Bagi masyarakat umum, regulasi ini berpotensi menghadirkan layanan digital yang lebih aman, transparan, dan adil. Tentu saja, tantangannya terletak pada implementasi dan kemampuan pemerintah untuk terus berdialog dengan para pemangku kepentingan agar regulasi yang diterapkan tidak menghambat inovasi melainkan justru memfasilitasinya.

Perubahan ini adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju ekosistem digital yang matang. Dengan fondasi regulasi yang lebih kuat, kita berharap ekonomi digital Indonesia akan semakin inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga : Kekuatan Promosi Offline: 15+ Jenis Media yang Masih Relevan